LAMONGAN, arsip.bhantaran.com – Memiliki komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang good governance dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan lakukan penyusunan roadmap untuk penajaman implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik melalui kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi tematik dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Rabu (30/5) di aula Gadjah Mada Pemkab Lt.7.
Penajaman implementasi akan RB sama dengan fokus terhadap double track meliputi penangan isu di hulu menggunakan RB general dan penyelesaian isu di hilir menggunakan RB tematik. Menurut Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang berkesempatan membuka kegiatan, berfokus pada double track akan memberikan dampak kepada masyarakat dan tentunya mengakselerasi pembangunan di Lamongan.
“Fokus pada double track dengan implementasi RB akan berdampak pada masyarakat secara nyata dan mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Lamongan,” tutur Pak Yes sapaan akrab orang nomor 1 di Lamongan.
Dilaporkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moh. Nalikan roadmap yang telah disusun oleh Kota Soto ialah menyusun squad RB tematik yang dikomandani langsung oleh Bupati Lamongan, pembahasan program dan rencana aksi sebagai tindak lanjut dari rekomendasi PANRB, serta membentuk tim pelaksana SPBE.
RB tematik sendiri merupakan reformasi birokrasi yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat. Didalamnya terdapat empat fokus dalam RB tematik, yakni birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta pengendalian inflasi.
“Sebenarnya RB tematik ini lebih ringkas jika dibandingkan dengan RB general, karena yang dinilai atau yang menjadi poin penting ialah dampak yang dirasakan kepada masyarakat. Jadi ukuran kita ialah capaian indeks dari 4 sektor yang telah ditetapkan,” tetang Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Budi Prawira saat menyampaikan materi tentang penguatan reformasi birokrasi.
Lekat dengan aspek yang tercantum pada RB yakni digitalisasi, SPBE juga digalakkan di Kabupaten Lamongan. Terlebih pada tahun lalu tepatnya pada 2022, SPBE Kabupaten Lamongan menempati angka 2,82 atau berarti belum maksimal. Kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat akan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi birokrasi, selain itu juga manifestasikan pemerintah yang kuat dalam menegakkan indeks hukum yang menjadikan pemeirntahan bersih akan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Teknologi hanya sebuah alat untuk mewujudkan tata kelola yang good governance dan fleksibel mengikuti era transformasi,” ungkap Analis Kebijakan Madya Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Ugi Cahyono Setiyono. (kom/bn)
