YOGYAKARTA, bhantaran.com-Universitas Gadjah Mada memastikan tujuh mahasiswa yang diamankan aparat kepolisian dalam aksi penyampaian aspirasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 telah dipulangkan. Kepastian tersebut diperoleh setelah Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, bersama pimpinan universitas mendatangi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (11/11) sore untuk berkoordinasi dan mengupayakan pembebasan mahasiswa. Sementara itu, satu mahasiswa lainnya masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dialaminya dalam peristiwa tersebut.
Dalam konferensi pers yang dilaksanakan, Kamis (12/11), Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D menyampaikan bahwa UGM mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk mahasiswa dan sivitas universitas. Peristiwa tersebut menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan keselamatan mahasiswa, kebebasan berpendapat, serta perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi. Ia menegaskan bahwa kritik dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. “Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri,” ungkapnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab universitas terhadap mahasiswa yang terdampak, Ova bersama pimpinan UGM mendatangi Polda DIY setelah menyelesaikan agenda kedinasan di Surabaya. Koordinasi tersebut membuahkan hasil dengan dipulangkannya tujuh mahasiswa pada pukul 20.00 WIB, Rabu (11/11). Enam mahasiswa berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), sedangkan satu mahasiswa lainnya berasal dari Fakultas Kehutanan. Adapun satu mahasiswa Fakultas Filsafat, masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dialaminya dan memerlukan pemulihan lebih lanjut.
Ova menyampaikan bahwa perhatian universitas belum selesai setelah tujuh mahasiswa dipulangkan. UGM akan memastikan seluruh mahasiswa yang terdampak memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan, mulai dari bantuan hukum, perawatan medis, hingga dukungan pemulihan kondisi fisik dan psikologis. Universitas juga membuka akses bagi mahasiswa maupun keluarga yang membutuhkan bantuan melalui kanal resmi UGM. “Kami ingin menyampaikan kepada seluruh mahasiswa dan keluarga bahwa pintu UGM selalu terbuka. Setiap informasi dan laporan akan kami terima dengan serius dan tindak lanjuti,” tuturnya.
Selain memastikan pendampingan mahasiswa, UGM akan menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama perguruan tinggi lain. Tim ini direncanakan menghimpun keterangan berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa, termasuk dugaan kekerasan dalam proses pengamanan aksi. Ova menegaskan bahwa proses pencarian fakta perlu dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berbasis bukti. Hasil penelusuran diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut kepada pihak berwenang.
Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa inisiatif pembentukan TGPF merupakan bagian dari tanggung jawab universitas dalam melindungi sivitas universitas, khususnya mahasiswa. Melalui tim tersebut, UGM ingin memastikan setiap informasi mengenai peristiwa yang dialami mahasiswa dapat ditelusuri dan diklarifikasi menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai pendekatan berbasis bukti penting agar respons terhadap suatu peristiwa tidak dibangun berdasarkan spekulasi atau informasi yang belum terverifikasi. “Sikap ilmiah itu penting karena setiap keputusan, termasuk keputusan negara, harus berdasarkan data,” jelasnya.
Arie menambahkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjaga kebebasan dan hak warga negara di tengah situasi yang berpotensi menempatkan masyarakat sipil sebagai korban. UGM tetap menghormati institusi hukum, aparat, dan pemerintah, sekaligus menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi warga kampus. Terkait pembentukan TGPF, universitas akan mengajak perguruan tinggi lain untuk terlibat dalam proses penelusuran fakta. Langkah tersebut diharapkan dapat menghadirkan informasi yang kredibel sekaligus menjaga objektivitas dalam memahami peristiwa. “Kita punya koridor yang juga harus kita jaga bersama, yaitu memastikan hak-hak warga sipil dan kebebasan demokrasi tetap terlindungi,” ujarnya.
Dekan FISIPOL UGM, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa setelah dipulangkan dari Polda DIY, enam mahasiswa FISIPOL diarahkan ke Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM untuk menjalani pemeriksaan visum. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kondisi kesehatan mahasiswa sekaligus menelusuri kemungkinan adanya kekerasan yang dialami selama peristiwa berlangsung. Hingga konferensi pers digelar, pihak fakultas masih menunggu hasil pemeriksaan medis. “Kami ingin memastikan kebenaran informasi yang beredar. Karena itu, setelah keluar dari Polda, mahasiswa kami arahkan ke Rumah Sakit Akademik untuk menjalani visum dan pagi ini kami masih menunggu hasilnya,” paparnya.
Gabriel menjelaskan bahwa prioritas fakultas setelah mahasiswa dipulangkan adalah memastikan mereka berada dalam kondisi aman dan dapat memulihkan diri. FISIPOL belum meminta keterangan secara mendalam mengenai rangkaian kejadian yang menyebabkan mahasiswa dibawa ke Polda DIY. Fakultas ingin memberikan waktu bagi mahasiswa untuk menenangkan diri sebelum melakukan pendalaman lebih lanjut. “Fokus kami sejak kemarin adalah memastikan adik-adik mahasiswa merasa nyaman terlebih dahulu. Kami tidak mengajukan pertanyaan apa pun mengenai apa yang terjadi sampai akhirnya mereka dibawa ke Polda,” imbuhnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Prof. Dr. Dwiko, menyampaikan bahwa pihak fakultas telah memantau kondisi satu mahasiswa Kehutanan sejak proses pemeriksaan berlangsung. Berdasarkan pemantauan dan laporan yang diterima, mahasiswa tersebut berada dalam kondisi sehat dan tidak mengalami luka. Ia juga menjelaskan bahwa mahasiswa yang mengikuti aksi telah menjalankan kegiatan secara tertib dan sebagian telah kembali sebelum situasi kericuhan terjadi. “Selama masa demonstrasi, mahasiswa sebenarnya tertib. Sebagian sudah ditarik sebelum terjadi kerusuhan sehingga tidak mengalami penyisiran,” jelasnya.
Melalui langkah pendampingan, koordinasi dengan pihak berwenang, serta inisiasi pembentukan TGPF, UGM berkomitmen memastikan hak-hak mahasiswa yang terdampak terpenuhi. Universitas juga mendorong penelusuran peristiwa secara objektif agar fakta dapat diungkap dan menjadi dasar bagi upaya pencegahan kejadian serupa. UGM menegaskan akan terus hadir melindungi sivitas sekaligus menjaga kebebasan akademik dan demokrasi.
RC: ugm.ac.id
