arsip.bhantaran.com – Partai Demokrat menuding Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berupaya merebut paksa Demokrat untuk kepentingan Pilpres 2024. PDIP menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah khayalan belaka.
“Ilusif. Fatamorganik!” kata Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno lewat pesan singkat, Selasa (2/1).
Hendrawan tidak yakin Partai Demokrat akan dikudeta. Sebab, menurut dia Demokrat sudah aman dalam keluarga Cikeas atau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mencontohkan upaya sejumlah kader Demokrat dulu yang tidak mempan melawan SBY.
“Cengkeraman keluarga Cikeas sangat kuat di Demokrat. Boleh dikata semua dikuasai dari hulu ke hilir. Kelompok Anas yang dulu gemilang di Kongres Bandung saja lintang pukang. Saan Mustopa pindah ke Nasdem, Gede Pasek ke Hanura, Jadi melihat sejarahnya, Demokrat tetap aman dalam dekapan (Cikeas),” tuturnya.
Anggota DPR ini meminta Demokrat tidak perlu khawatir secara berlebihan terkait isu kudeta ini. Sebab, semua partai politik sudah biasa mengalami dinamika internal.
“Kita berharap pimpinan Demokrat tak perlu khawatir secara berlebihan. Demokrat telah menjadi demokrasi kita. Dinamika internal biasa terjadi dalam semua parpol,” ucapnya.
“Mudah-mudahan yang disampaikan (Demokrat) bukan gelembung-gelembung fatamorgana. Bila tidak, informasi sepotong yang dirangkai berubah jadi sensasi awal Februari,” pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkap pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Dia adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Moeldoko menyalahgunakan kekuasaan dengan cara mencatut nama Presiden Joko Widodo.
“Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden,” kata Herzaky lewat keterangan tertulis kepada merdeka.com, Senin (1/2).
Dia menjelaskan cara Moeldoko berupaya ‘menggoyang’ posisi AHY dengan langsung menemui para kader Demokrat. Hal ini terungkap dari pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat.
Tujuan pengambilalihan itu untuk kepentingan terkait calon presiden 2024.
“Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” tegas dia.
Demokrat masih menunggu respons dari Presiden Jokowi mengenai polemik ini. Herzaky mengaku sudah mendapat info jika Jokowi sudah membaca surat dari AHY.
“Kami mendapat info kalau Bapak Presiden sudah membaca surat dari kami,” tandas Herzaky.
Sumber : merdeka.com
