Tuban, Bhantaran.com – Puluhan guru dan tenaga kependidikan Non Kategori 35+ (usia di atas 35 tahun) di Kabupaten Tuban mendatangi gedung DPRD setempat untuk menyampaikan sejumlah usulan dan tuntutan kaitan kesejahteraan mereka, di ruang paripurna, Senin, (13/01).
Kedatangan puluhan guru honorer itu ditemui langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Tuban dan anggota dewan lainnya, termasuk Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban dan Kepala BKPSDM Tuban. Selanjutnya hearing bersama selama 3 jam lebih.
“Sudah kita tanggapi semua usulan dan tuntutan yang disampaikan teman-teman. Kita menanggapi secara aturan. Segala sesuatu harus berpijak dengan aturan yang ada,” kata Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti usai hearing.
Disampaikan olehnya, intinya ada dua poin yang menjadi tuntutan guru honorer yang akan diperjuangkan DPRD Tuban. Pertama, yaitu memberikan insentif minimal per tahun Rp 1 juta dan jaminan kesehatan.
“Dua poin yang kita perjuangkan. Pertama bagaimana kalo GTT 35+ kita yang berjumlah 3.421 orang ini diberikan insentif minimal per tahun Rp 1 juta. Yang kedua GTT diberikan jaminan kesehatan. Ini akan kita kawal agar dimasukkan pada usulan PAK 2020,” beber Astuti.
Ditegaskannya, DPRD Tuban akan mengawal supaya dua usulan tentang insentif dan jaminan kesehatan tersebut bisa terealisasikan. “Kita kawal agar bisa benar-benar terwujud,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban, Nur Khamid mengatakan, sesuai perintah Bupati Tuban agar memperhatikan kesejahteraan guru honorer.
“Perintah bupati jelas, memperhatikan kesejahteraan honorer. Tapi semua kan ada prioritas program setiap tahun, sehingga disesuaikan. Apalagi APBD Tuban masih kecil,” jelas Nur Khamid.
Namun demikian, lanjut Nur Khamid, pihaknya akan tetap mengusahakan supaya dua tuntutan dari guru honorer Tuban bisa terealisasi. “Tetap kita perhatikan dan pikirkan apa yang jadi kehendak mereka,” pungkasnya. [Sumber/BN]
