bhantaran.com — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi topik yang selalu menarik untuk di bahas, sebab dari sinilah muncul cerita unik yang dijadikan sebagai bahan perbandingan oleh para pemilih, baik saat Pemilihan Presiden, Legislatif, Gubernur dan pemilihan Bupati. Tentu, Pemilihan Kepala Desa lebih menarik antusiasme warga, karena didalamnya ada Money Politik, ini bukan rahasia lagi.
Nah, Ketika suara rakyat bisa dibeli, apa yang akan terjadi, tentu demokrasi desa akan kehilangan maknanya. Pilkades yang seharusnya melahirkan pemimpin pilihan warga justru berisiko berubah menjadi arena transaksi politik.
Politik uang dalam Pilkades bukan sekadar persoalan transaksi menjelang pencoblosan. Jika dibiarkan, maka praktik ini berpotensi mengubah demokrasi desa menjadi arena jual-beli suara dan melahirkan pemimpin yang merasa berutang kepada pemodal, bukan kepada rakyat.
Pilkades idealnya menjadi momentum bagi masyarakat desa untuk menentukan pemimpin berdasarkan rekam jejak, kapasitas, integritas, serta visi dan misi untuk membangun desa. Namun, ketika praktik money politics mulai dianggap sebagai sesuatu yang biasa, demokrasi di tingkat desa menghadapi persoalan serius.
Suara yang semestinya menjadi hak politik warga berubah menjadi komoditas. Pilihan politik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan siapa yang paling layak memimpin, tetapi bisa bergeser menjadi siapa yang paling mampu mengeluarkan uang.
Di sinilah persoalan besar bermula.
Ketika Modal Menjadi Tiket Kekuasaan
Pilkades dengan politik uang bukan sekadar persoalan pemberian uang kepada pemilih. Dampaknya bisa jauh lebih panjang.
Seorang calon yang mengeluarkan biaya
besar untuk memenangkan kontestasi tentu menghadapi tekanan untuk mengembalikan modal politik setelah menduduki jabatan.
Pertanyaannya kemudian sederhana: dari mana modal itu akan dikembalikan.
Jika kepemimpinan desa sejak awal dibangun melalui transaksi, masyarakat patut khawatir ketika keputusan-keputusan pemerintahan nantinya tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik.
Jabatan kepala desa seharusnya menjadi amanah. Bukan investasi. Namun jika politik uang dibiarkan, jabatan publik berpotensi dipandang sebagai proyek yang harus menghasilkan keuntungan.
Lahirnya Pemimpin “Semau Gue”
Bahaya berikutnya adalah lahirnya gaya kepemimpinan yang merasa memiliki legitimasi bukan karena kualitas kepemimpinannya, melainkan karena merasa telah “membeli” kemenangan.
Inilah yang dapat melahirkan pemimpin model “semau gue”.
Kritik masyarakat dianggap sebagai gangguan. Masukan warga dipandang sebagai bentuk perlawanan. Transparansi dianggap tidak penting. Bahkan kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik bisa saja diperlakukan secara tidak adil. Padahal setelah terpilih, kepala desa bukan lagi milik kelompok pendukungnya. Ia adalah kepala pemerintahan bagi seluruh masyarakat desa.
Karena itu, kemenangan dalam Pilkades seharusnya tidak menjadi tiket untuk bertindak sesuka hati. Demokrasi Desa Jangan Dijadikan Pasar, Pilkades adalah wajah demokrasi paling dekat dengan masyarakat. Warga mengenal langsung calon, keluarganya, rekam jejaknya, bahkan kehidupan sosialnya. Ironis jika ruang demokrasi yang begitu dekat justru berubah menjadi pasar suara. Masyarakat harus berani bertanya: apakah pemimpin yang kita pilih benar-benar lahir dari kehendak rakyat atau dari kekuatan uang.
Sebab sekali politik uang dianggap normal, standar demokrasi akan semakin rusak.
Hari ini mungkin hanya pemberian uang menjelang pencoblosan. Besok bisa berkembang menjadi praktik politik transaksional yang lebih besar: proyek, jabatan, bantuan, hingga kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Warga Jangan Menjual Masa Depan Desa,
Masyarakat memang memiliki hak menentukan pilihannya. Tetapi masyarakat juga harus menyadari bahwa memilih pemimpin bukan sekadar urusan menerima pemberian sesaat.
Uang yang diterima mungkin habis dalam hitungan hari. Namun dampak dari pilihan politik bisa dirasakan selama bertahun-tahun. Jalan desa, pelayanan publik, pembangunan, bantuan masyarakat, pengelolaan anggaran desa, hingga kebijakan pemerintahan semuanya berada dalam ruang kepemimpinan kepala desa. Karena itu, jangan sampai harga suara hanya sebesar nominal yang habis dalam sehari, sementara akibatnya harus ditanggung selama satu periode pemerintahan.
Pilkades Harus Menghasilkan Pemimpin, Bukan Penguasa, Desa membutuhkan pemimpin yang mampu mendengar, bukan hanya memerintah. Pemimpin yang siap dikritik, bukan alergi terhadap kritik. Pemimpin yang transparan dalam mengelola anggaran, bukan merasa anggaran desa sebagai wilayah kekuasaan pribadi. Dan yang paling penting, pemimpin yang memahami bahwa jabatan kepala desa adalah amanah masyarakat, bukan hak istimewa.
Jika politik uang terus dibiarkan, Pilkades hanya akan melahirkan pemenang secara administratif, tetapi belum tentu melahirkan pemimpin yang benar-benar memiliki legitimasi moral. Demokrasi desa tidak boleh berhenti di bilik suara. Demokrasi harus tercermin dalam cara seorang pemimpin memperlakukan rakyatnya setelah ia terpilih.
Persoalannya bukan hanya siapa yang menang dalam Pilkades, tetapi pemimpin seperti apa yang lahir dari proses tersebut. Dan jika kemenangan dibeli dengan uang, jangan heran jika setelah berkuasa muncul pertanyaan yang lebih besar: Apakah ia benar-benar memimpin untuk rakyat, atau hanya memimpin karena merasa sudah membeli kekuasaan.
Pada akhirnya, semua akan kembali ditangan masyarakat mereka lebih memilih menjual suaranya demi uang sesaat atau mempertahankan suaranya untuk memilih sosok yang bersih, berintegritas, dan Transparan.
(Edi)
