LAMONGAN, bhantaran.com – Pemerintah Kabupaten Lamongan mengupayakan tahun 2025 anggaran dana desa 20 persen difokuskan untuk pertanian. Hal tersebut di utarakan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat audiensi dengan Universitas Muhammadiah Gresik, di Ruang Kerja Bupati, Senin (6/1/2024).
“Tekananya pada dana desa kita buat kelas-kelas lapang yang bisa formal dan non formal yang penting ada target capaian pertaniannya bisa pengalaman tentang SPLT (sekolah pelatihan lapang terpadu),” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
Pak Yes menyebut, rencana sekolah lapang ini sebagai langkah untuk mendampingi petani Lamongan dalam bertani. Saat ini petani di Kabupaten Lamongan pada umumnya menjalankan profesi petani hanya sebatas mencukupi kebutuhan bukan untuk berwirausaha.
Dengan cara-cara tradisional dan kurangnya pengetahuan dalam mengembangkan usaha menjadi keterbatasan untuk kemakmuran petani. Sehingga diharapkan adanya kelas lapang mampu mendampingi petani mulai pemilihan bibit, penanaman, pemupukan, perawatan, pengendalian hama, hingga panen.
“Permasalahnnya kita tidak hanya infrastruktur tetapi juga sumber daya manusia. Kalau berbicara alsintan (alat dan mesin pertanian) sudah berapa ratus yang kita berikan, pupuk juga sudah tidak lagi, masa tanam juga banyak. Tetapi pendampingan, apalagi petani kita itu sangat percaya dengan pendamping, penyuluh, sedangkan SDMnya ini mulai menurun,” ucap Pak Yes.
Sementara itu, Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik Bachtiar Febrianto mengungkapkan, pengaktifan kembali koperasi unit desa (KUD), menjadi salah satu dukungan dalam manajemen usaha pertanian masyarakat.
“Diperlukan transformasi petani dari pekerja petanian diubah menjadi pengusaha pertanian. Sehingga bagimana menguntungkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, diubah mindset untuk petani. Hasil pertaniannya dijual ke KUD sehingga petani tidak bingung dengan harga yang murah saat panen, manajemennya dari KUD. Kami membuat tagline cerdas bertani pintar berbisnis. Untuk menghidupkan KUD sebagai lumbung pangan dari hulu hingga hilir, karena swasembada ini dari KUD,” ujarnya.
Kepala Dinas Petanian Kabupaten Lamongan Moch Wahyudi mengungkapkan, dari tahun 2016 hingga saat ini terdaftar ada 20 desa yang memiliki sekolah lapang atau penyluhan. Jumlah tersebut akan ditingkatkan pada tahun ini.
“Bukan hanya pembelajaran saat ini, tapi pendampingan yang sangat di butuhkan karena kalau tidak di dampingi cara bertaninya akan kembali dan tidak terawat kembali,” pungkasnya(*/bn)
