Masih ada warga yang belum paham bagaimana menerapkan atau bahkan belum tertib melakukan social distancing. Foto: Ist
arsip.bhantaran.com – Pemerintah dinilai kurang baik dalam merespon wabah Covid-19, sehingga transmisi virus kini semakin menyebar dan menambah jumlah pasien hampir setiap harinya.
Hal ini tampak dari pesan kebijakan yang disampaikan, hingga kurangnya koordinasi dari semua pihak yang berwenang dalam melakukan penanganan.
Demikian disampaikan Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Ambar Widaningrum dalam diskusi dari Dinamika Kebijakan Krisis Covid-19, pada Rabu (01/04/2020).
Ambar mengatakan, saat ini semua pihak yang berwenang harus menjadi pembelajar kebijakan.
“Terkait social distancing masih menimbulkan misinformasi. Masyarakat perlu berhati-hati menggunakan istilah lockdown, karena yang saya lihat masyarakat hanya mengisolasi diri secara sosial,” jelasnya.
Ambar menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah saling koordinasi, sehingga kebijakan apapun yang dilakukan bisa sinergi.
Di samping itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang strategis, tetapi juga komprehensif.
Ambar mencontohkan, beberapa negara yang terjangkit Covid-19 bisa dengan tegas memutuskan untuk lockdown atau rapid test secara massal.
Selain itu, masih ada warga yang belum paham bagaimana menerapkan atau bahkan belum tertib melakukan social distancing.
“Penting adanya komitmen dari pemerintah di semua level, melibatkan semua stakeholder, termasuk masyarakat betul-betul mengikuti himbauan dan aturan dengan konsisten,” jelasnya.
Dia menilai penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan efektif, karena berfokus pada peniadaan kegiatan-kegiatan primer.
“Tinggal dilaksanakan dengan tertib, supaya membuahkan hasil,” ujarnya.
Kebijakan tentang edukasi sosial, kata Ambar, penting juga dipertimbangkan untuk memerangi berita hoaks semakin tak terkendali, serta menghindari misinformasi.
Upaya ini sudah dilakukan di beberapa universitas dengan pertimbangan dari hasil riset yang telah dilakukan.
“Lembaga pendidikan di sini memiliki peran untuk memperkuat edukasi tentang Covid-19,” ujarnya.
Bersamaan dengan itu, infrastruktur pendukung penanganan Covid-19 sudah seharusnya diperkuat.
Belum lama ini terbit kebijakan tentang relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, insentif bagi tenaga medis dan kesehatan, izin impor, instruksi presiden (inpres) tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa.
Ambar mengimbau semua orang untuk mengawal implementasinya.
“Karena kebijakan sudah tepat untuk memperkuat ketersediaan dan keandalan infrastruktur,” tandasnya.
Sumber : KAGAMA.CO
