BOJONEGORO, arsip.bhantaran.com – Pemkab Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester 1, Selasa (30/1/2024) di Ruang Partnership Gedung Pemkab Bojonegoro.
Kegiatan ini sebagai langkah persiapan menghadapi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 dan update data kemiskinan.
Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan, kegiatan ini lebih fokus pada koordinasi untuk survei Susenas yang diadakan oleh BPS setiap dua kali setahun. Selain itu, rakor ini juga menyikapi isu kemiskinan karena salah satu isu yang sangat penting dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan di Bojonegoro. Pemerintah, hingga kini terus berkoordinasi dengan BPS bagaimana intervensi untuk penanganan kemiskinan.
Lebih lanjut Pj Bupati Adriyanto menegaskan, data kemiskinan yang ada, yakni Damisda, harus terus dipertajam. Antara data nasional dan data daerah harus terus melakukan pengkinian data. Yakni mulai dari Regsosek, P3KE, maupun DTKS.
“Bandingkan data yang ada dengan data yang kita punya. Damisda terus update dengan bantuan kades dan camat. Harus terus kita update sebab pasti ada data keluar masuk dan ini tugas kita. Harapan saya ada teknik statistik untuk membandingkan data kita dengan data lainnya,” ujarnya.
Pj Bupati juga berharap, dengan kegiatan ini bisa memperdalam pemahaman terkait Susenas. Dan di Bojonegoro mampu mengeluarkan kebijakan yang semakin tajam dan baik untuk menekan kemiskinan di daerah sebab ini menjadi tugas bersama.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, saat ini pemkab mempersiapkan Susenas yang dilakukan tanggal 19 Februari. Susenas 2024 akan dilakukan di 27 kecamatan meliputi 290 rumah tangga.
“Yang dilakukan survei menyangkut demografi atau profil, rumah yang ditempati, pengeluaran makanan dan non makanan, bansos, pendidikan yang bersangkutan dan kesehatan,” jelasnya.
Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro Kiki Ferdiana menjelaskan, Susenas ada banyak indikator yang dihasilkan. Dari 11 indikator sasaran makro pembangunan, 3 indikator dari Susenas.
“Biasanya Susenas Maret dan September. Karena Maret puasa bisa jadi pola konsumsi berubah, sehingga Susenas dimajukan pada Februari agar konsumsi mewakili konsumsi biasanya atau keadaan normal,” ujarnya. (*/bn)
