LAMONGAN, arsip.bhantaran.com –– Setelah menjalankan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah, kini kabupaten Lamongan menjadi salah satu tempat tujuan penelitian berbasis Soft System Methodology (SSM) oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
Hal ini dilakukan untuk menghasilkan digital based business process pengelolaan keuangan daerah, peta infrastruktur digital, dan strategi pengembangan kompetensi digital.
Diskusi dan In Depth Interview tentang Presepsi Awal Penerimaan Proses Transformasi Digital Keuangan Daerah yang dilakukan melalui video conference bersama Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Horas Mauritius Panjaitan disambut baik Bupati Fadeli di Ruang Commend Center, Rabu (2/9) siang.
Menurut Horas, dengan menggandeng tim peneliti dari Universitas Indonesia, dia berharap efektifitas pengelola keuangan yang saat ini dimiliki Kabupaten Lamongan dapat menjadi acuan Kemendagri dalam proses digitalisasi keuangan nantinya, tuturnya.
“Menghadapi era digital ini harapannya dapat terealisasinya kemudahan dalam pengelolan keuangan. Sistem digitalisasi yang telah dijalankan oleh pengelola keuangan Kabupaten Lamongan tentu menjadi acuan kami dalam menyediakan satu data di meja,” ungkapnya.
Dalam sambutannya Bupati Fadeli menjelaskan aplikasi pengelola keuangan yang dimiliki Kabupaten Lamongan sangat memudahkan OPD maupun dinas-dinas lainnya dalam pelaporan keuangannnya masing-masing, aplikasi tersebut juga telah didukung dengan e-learning, e-badgeting dan e-controlling, terangnya
“Aplikasi keuangan tingkat instansi tidak hanya dapat terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain yang dimiliki Inspektorat, Bappeda, dan dinas-dinas lain yang ada di Pemkab Lamongan, tetapi juga terintegrasi dengan Aplikasi Bank Jatim terkait pencairan SP2D, Belanja Non Tunai khusus GU, serta Aplikasi SIMPADA Dinas Pendapatan Kabupaten yang sudah di dukung dengan e-learning, e-badgeting dan e-controlling,” imbuh Fadeli.
Selain itu, Fadeli juga berharap adanya integrasi antar pemerintah pusat hingga ke daerah. “digitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah perlu dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri perlu memberi petunjuk kepada pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil tidak sendiri-sendir antara daerah satu dengan yang lain,” pungkas Bupati dua periode ini. (ed/Red/bn)
