TUBAN, bhantaran.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Kamis (26/2).
Forum tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Jawa Timur, termasuk Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E.
Pada kesempatan ini hadir mendampingi Mas Bupati, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tuban, Sodikin, S.E., M.AP., dan Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Setda Tuban, Handrijanto, S.E.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya sinergi antara TPID dan TP2DD dalam menjaga ritme pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kolaborasi kedua tim menjadi fondasi utama dalam pengendalian inflasi, stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus percepatan transformasi digital hingga ke level kabupaten/kota.
Ia menyampaikan bahwa pengendalian inflasi harus dimaknai sebagai momentum memperkuat konsumsi rumah tangga, mengingat daya beli masyarakat memegang peranan besar dalam struktur pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Selain itu, optimalisasi produk pangan lokal turut menjadi sorotan. Pemerintah daerah diminta untuk mendorong pemanfaatan komoditas lokal, khususnya sektor perikanan dan peternakan, guna mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendukung program nasional pemenuhan kebutuhan Makan Bergizi Gratis.
Gubernur juga menginstruksikan agar kepala daerah melakukan pendalaman monitoring harga dan pasokan secara real-time, memperkuat koordinasi antara daerah produsen dan konsumen, serta mempercepat integrasi layanan digital untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Kepala daerah bersama tim wajib turun langsung memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga di pasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tuban menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menindaklanjuti arahan tersebut melalui langkah konkret pengendalian inflasi dan penguatan digitalisasi. Salah satunya melalui pelaksanaan Pasar Murah Ramadan 2026 di 20 kecamatan dengan menyediakan sembilan komoditas strategis yang dijual di bawah harga pasar guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H.
Selain itu, Pemkab Tuban juga telah meluncurkan program E-Retribusi yang dikembangkan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tuban sebagai sistem pembayaran retribusi berbasis elektronik. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Bank Jatim guna memperkuat integrasi transaksi digital daerah.
“Pemkab Tuban siap memperkuat pengendalian inflasi dan transformasi digital sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mas Lindra, Sapaan akrab Bupati Tuban.
Forum ini menegaskan komitmen bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah secara terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan. (*)
