TUBAN, arsip.bhantaran.com — Menanggapi isu santer yang beredar mengenai rencana pemerintah mengimport beras, Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Tuban menggelar rapat Koordinasi dengan seluruh jajaran pengurus di desa Banjar Kecamatan Widang, menghasilkan sikap tegas Stop Import
Sikap HKTI ini mengerucut lantaran mendengar keluhan petani mengenai harga gabah yang kian anjlok. Terpuruknya nilai jual hasil panen ini tidak sebanding dengan biaya tanam yang membuat penyangga Tatanan Negara Indonesia atau lebih populer kita sebut Petani ini merugi.
Ketua HKTI Tuban, Aris Yuli Setianto mengatakan, saat ini tidak membutuhkan import beras (Stop Import) alasannya mengacu data yang dikantongi orang nomor satu di organisasi besutan Moeldoko ini. Capaian LTT padi Kabupaten Tuban untuk periode Oktober-17 Maret 2020/2021 dan Oktober 17 Maret 2019/2020 yaitu 60.417 ha dan 60.135 ha, mengalami surplus 282 ha (0,47%). Sedangkan proyeksi Oktober-maret 2020/2921 dan Oktober-Maret 2019/2020 yaitu 65.159 ha dan 65.079 ha surplus 80 ha, terang Aris.
” Data itu menunjukkan kalau saat ini tidak memerlukan import beras (Stop Import) Tuban surplus beras dan jagung, ” imbuh mantan Kepala dinas pertanian Tuban ini, Kamis (18/3/2021).
Ketua PAC HKTI Kecamatan Widang, Suyitno memiliki pandangan serupa bahwa import beras bukan keputusan bijak mengingat saat ini harga gabah tengah terjun bebas dan tak sedikit petani merugi akibat harga hasil panennya anjlok, pria berbadan tegap ini berharap jeritan petani didengar pemerintah, harapnya.
(ed/Red/bn)
